Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Birokrat Indonesia Hamil Sebelum Nikah

Saat ini kita sudah memasuki tahun 2013, mungkin kalau boleh kita merenung sejenak tentang perjalanan tingkah laku para Birokrat Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, tentu kita semua akan menahan nafas dan mengurut dada terutama berkaitan dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. apalagi Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan ( PPATK ) telah menemukan adanya Rekening gendut para PNS muda yang diduga sebagian Birokrat-birokrat muda tersebut mempunyai posisi strategis sebagai Panitia Pengadaan barang dan jasa.

Masih belum lepas dari ingatan publik selain kasus Rekening Gendut PNS muda adalah kasus mega korupsi suap Wisma Atlet di Palembang yang telah menetapkan beberapa elit kekuasan sebagai tersangka dan menjadi pesakitan di hotel prodeo diantaranya Nazarudin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan Angelina Sondakh Putri Indonesia yang Juga sebagai pengurus elit Partai Demokrat, begitu juga kasus hambalang yang telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka dan diduga kasus ini juga melibatkan tokoh-tokoh penting di Republik ini.

Peristiwa memalukan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sektor yang paling banyak terjadinya Korupsi, Indikasinya Perkara Korupsi dari sektor ini paling banyak diusut oleh KPK, Busyro menjelaskan dari 213 kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2011, Pengadaan Barang dan Jasa menduduki sekitar 43.9 persen perkara yang ditangani oleh KPK.

Maka bila kita kaji lebih jauh banyaknya Kasus Korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa ternyata 80 % dari kasus tersebut adalah masalah lemahnya Perencanaan atau Perencanaan yang tidak benar, sehingga di kuatirkan pada tahun 2012 atau tahun-tahun berikutnya proses Pengadaan Barang dan Jasa bila tidak di rencanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan timbul lagi masalah-masalah baru yang akan berdampak kepada hasil audit dan sudah barang tentu berisiko menimbulkan calon-calon tersangka baru dan lebih heboh dari kasus-kasus sebelumnya.

Kasus Perencanaan yang tidak benar salah satunya adalah berkaitan dengan Mark Up Anggaran dan ini adalah contoh yang paling konkret dari lemahnya perencanaan, hal ini disebabkan rencana kebutuhan dan harga tidak di lakukan dengan baik apalagi bila berkaitan dengan kasus penyedia yang sudah diatur, kasus Wisma Atlit bisa menjadi contoh tentang pengaturan untuk di rencanakan menang sebelum lelang, seakan-akan telah terjadi "Ijab kabul" sebelum pesta di mulai malah sudah di lengkapi dengan istilah "Mahar" segala.

Pengaturan menang sebelum lelang di laksanakan tentu akan berimplikasi kepada Amburadulnya Dokumen Pengadaan sebab terjadinya kasus Dokumen Amburadul tak lepas bertujuan untuk mengamankan apa yang sudah di " Ijab Kabulkan " sebelumnya sehingga segala cara akan di halalkan, mulai dari Pengumuman yang tidak transparan, Dokumen Pengadaan yang dipenuhi persyaratan tidak masuk akal, bahkan sampai pada Persekongkolan Penawaran Harga yang sudah diatur sebelumnya.

Jadi istilah "Hamil Sebelum Nikah" sudah selayaknya diberikan kepada Birokrat Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun perlu juga menjadi catatan bahwa kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang terungkap baru cuilan puncaknya saja, ibarat gunung es yang hanya terlihat sebagai puing kecil di permukaan ternyata yang ada di bawah permukaan sudah mengakar kemana-mana.

Kita lihat saja apa yang bakal terjadi di tahun 2013, Akan kah ada perubahan, lalu apakah kita semua yakin hal ini bisa terwujud ? Kalau melihat kondisi yang ada, terutama menjelang pemilu 2014, maka tidak menutup kemungkinan kasus Hamil Sebelum Menikah ini akan semakin marak dan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Berita Lainnya : 
Hati-Hati Sekolah di Pulau Jawa