Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

PTUN Ibarat Macan Ompong

Bupati Gianyar, Bali, Tjokorda Raka Dherana, belum lama ini tetap saja membongkar sebuah restoran di wilayahnya, Bali Sky Light Restaurant and Art Shop. Padahal, sebelumnya PTUN Ujung Pandang sudah memerintahkan Bupati agar "tak mengusik" restoran tersebut. Ketidak patuhan Bupati Gianyar cermin dari banyaknya Putusan Peradilan TUN yang tidak dieksekusi/ tidak dipatuhi Pejabat TUN.

Perumpamaan, putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai “Macan Ompong” atau “Macan Kertas”, yang diberikan masyarakat tampaknya memang tidak berkelebihan. Pandangan masyarakat tersebut tentunya berpijak pada kenyataan, bahwa diperadilan lain, setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi, yang bila mana perlu dapat dieksekusi secara paksa (rieel eksekusi).

Sementara di Peratun, mereka menghadapi kenyataan lain. Setelah menang di pengadilan TUN dan putusan telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ), apabila pejabat TUN dihukum tidak mematuhi putusan tersebut, maka si pemenang tidak bisa segera menikmati manfaat dari kemenangannya itu. Dalam keadaan seperti ini ternyata Peratun tidak dapat berbuat apa-apa, karena lembaga eksekusi secara normative dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang dirumuskan secara mengambang ( floating norm) tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan. Peneguran bertingkat secara hierakhi sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 116, dan 117 UU No. 5 Tahun 1986, tidak efektif menghadapi bandelnya Pejabat untuk mematuhi putusan Hakim Peratun. Untuk itu perlu dicari suatu lembaga paksa yang tepat dan efektif untuk diterapkan, agar putusan Peratun dapat dipatuhi oleh Pejabat TUN.

Secara teori, hukum selain bersifat mengatur, maka ia juga bersanksi dan sanksi tersebut bersifat memaksa. Demikian pula peradilan, sebagai lembaga penegak hukum tersebut, maka mutlak harus dilengkapi dengan suatu instrument pemaksa/ lembaga paksa.Tiga Peradilan yang telah ada lebih dahulu di Indonesia memang telah dilengkapi lembaga paksa tadi. Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag).

Sementara itu dengan Peratun, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya? Sampai saat ini tidak ada. Walhasil, inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa.

Banyaknya Putusan Peradilan TUN yang tidak dieksekusi / tidak dipatuhi Pejabat TUN, tentu menimbulkan pertanyaan ? lalu bagaimana dengan putusan PTUN, kaitan dengan kasus pemilukada, apalagi tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur tentang kewewenangan PTUN menangani masalah pemilukada, kewenangan hukum mengenai pilkada mutlak ditangan MK dan putusannya bersipat final dan mengikat. Namun dengan munculnya SEMA No. 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 11 Mei 2010. memicu dinamika baru dalam berperkara di PTUN, sehingga banyak kasus sengketa pilkada dilaporkan ke PTUN.

Lalu bagaimana dengan hasil keputusannya, apalagi sudah ada contoh konkret kasus pilkada medan, Meski Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan pasangan Rudolf M Pardede-Afifuddin Lubis atas KPUD Kota Medan serta Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan soal penundaan sementara Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Medan 2010, sebelum adanya kekuatan hukum tetap tidak menghalangi KPUD Kota Medan melaksanakan semua tahapan Pemilukada.

Padahal KPUD medan sedang melaksanakan tahapan pencetakan kartu suara, Penolakan KPUD Kota Medan tentu ada dasar hukumnya, lalu bagaimana dengan kasus pemilukada Depok, Dalam Amar Putusan PTUN Bandung Nomor 71 /G/2010/PTUN-BDG, Majelis Hakim memutuskan Menolak Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Depok tahun 2010 serta Majelis Hakim pun Menyatakan Gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima terhadap Permohonan Penggugat Dalam Pokok Sengketa yang memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan Rapat Pleno Ulang tentang Penetapan pasangan calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016.

Putusan PTUN hanya mencabut dan membatalkan SK Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011 329181/2010 tentang penetapan pasangan Calon dan Nomor Urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Walikota Depok 2010.

Dengan keputusan ini tentu tidak ada alasan bagi tertundanya tahapan pelaksanaan Pemilukada Depok yang sudah mengagendakan pelantikan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok pada tanggal 26 januari 2011. Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bersipat final dan mengikat.

Maka dengan adanya beberapa kasus-kasus diatas baik berkaitan dengan kewewenangan PTUN untuk mengadilinya atau kewewenangan PTUN yang hanya berdasar dari Surat Edaran Mahkamah Agung tentu dapat memberi pelajaran berharga kedepan, kita berharap PTUN pun bisa seperti peradilan umum yang lain sehingga harapan kedepan revisi undang-undang pengadilan tata usaha negara mutlak harus dilakukan agar tidak ada lagi perumpamaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai “Macan Ompong” atau “Macan Kertas”, yang diberikan masyarakat.

Keadaan ini perlu dicermati dan dikaji lebih dalam agar tujuan dari terbentuknya Peratun sebagi lembaga peradilan administrasi dan lembaga kontrol yudisial dan sekaligus pelindung hak-hak masyarakat benar-benar terealisasi.