Pemasaran Politik dan Pemasaran Digital

Oknum Anggota DPRD Kota Depok Keterlaluan

Rancangan Revisi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman sedang dibahas oleh Pansus IV DPRD Kota Depok. Wakil Rakyat Depok yang masuk dalam Kepanitiaan Khusus Berencana akan menaikan Retribusi Pemakaman sekitar 200%, Demikian terucap oleh Ketua Pansus IV dari unsur Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Legislatif dari unsur Partai Demokrat.

Pernyataan kedua Anggota Legislatif tersebut bahwa alasan kenaikan Retribusi sebanyak 200% berdasarkan kekuatiran adanya Aksi Eksodus Warga Luar ke Depok, hal ini akan merugikan Warga Depok sendiri kata Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, Dikatakan juga oleh Politisi dari Partai Demokrat, Kami Kuatir dengan Retribusi yang kecil akan banyak orang luar Depok yang mencari Lahan Pemakaman di Depok.

Menyikapi pernyataan kedua Anggota DPRD Kota Depok tersebut tentu kita akan mengelus dada, sangat Naif bila alasan kenaikan Retribusi Pemakaman hanya didasarkan pada kekuatiran akan banyaknya Aksi Eksodus dari Warga Luar Depok yang mencari Lahan Pemakaman Di Depok. Alasan keblinger ini bersipat mengada-ada dan tidak mempunyai rasa empati kepada rakyat.

Yang harus diingat dan dicatat oleh Anggota Legislatif Kota Depok, bukan masalah membatasi diri dengan menaikkan Tarif Retribusi agar pihak luar tidak mencari Lahan Pemakaman di Kota Depok, Apakah kedua Anggota legislatif tersebut tidak tahu kalau di Propinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya Pemakaman bagi Warga Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum di Jakarta, Apalagi banyak juga Warga Depok yang mencari Lahan Pemakaman diluar Kota Depok terutama ke Jakarta, Persoalannya bukan hanya masalah Tarif Retribusi tapi banyak faktor-faktor lain yang membuat hal ini terjadi. Apakah ada Jaminan bahwa kenaikan Tarif Retribusi Pemakaman akan membuat Warga Luar Depok tidak akan mencari Lahan Pemakaman Di Depok lalu Dasar Hukumnya apaan membatasi orang untuk mencari Lahan Pemakaman Di Depok, ini Republik Indonesia Bung......Bukan Republik Depok.

Sebenarnya masih banyak Potensi-Potensi lain yang bisa digarap dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Depok tanpa membebankan masyarakat. Prosentase Pendapatan Di sektor Retribusi Pemakaman sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap Kondisi Kota Depok secara Umum. apakah lebih baik Retribusi Pemakaman Umum ini dihapus saja terutama untuk masyarakat tidak mampu sama seperti Retribusi Pemakaman di Propinsi DKI Jakarta. sebagai contoh sampai hari ini Almarhum dan Almarhumah kedua orang tua Penulis yang dimakamkan di Jakarta tidak terpunguti oleh beban Retribusi kecuali biaya Kontrak Makam sebesar Rp.100.000,- pertiga tahun sekali.

Sehingga kenaikan Retribusi Pemakaman di Kota Depok sebesar 200% tentu sangat berat untuk masyarakat yang tidak mampu, ditengah-tengah situasi Perekonomian Masyarakat yang masih carut marut ini, yang dibutuhkan adalah aturan-aturan yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapat kemudahan dipenuhi bukan dipersulit dengan menaikkan tarif Retribusi Pemakaman. Jangan-jangan kekuatiran Oknum Anggota DPRD Kota Depok akan adanya Aksi Eksodus Warga Luar Depok yang akan mencari Lahan Pemakaman Di Depok malah yang terjadi justru sebaliknya.....Ironis

Jadi Masihkah kita rela memberikan kepercayaan kepada para Legislator yang tidak peduli kepada nasib masyarakat ? Tentu saja Tidak

Berita Lainnya :
Partai Politik Pilihan Mbah Google
Daftar Kekayaan Empat PNS Kota Depok
Media Online Paling Popular di Kota Depok 
Caleg Sukmajaya Kota Depok Pilihan Google
Analisa Politik Peta Pemilu 2014 di Kota Depok
Partai Politik Paling Layak Dipilih di Pemilu 2014
Daftar Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Depok
Hasil Pemilu Legislatif di Kota Depok Tahun 2009
Gedoran Depok Revolusi Sosial Dipinggiran Jakarta